DATA BMKG 19 November 2019

PT EMM Belum Kantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

PT EMM Belum Kantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Kondisi perambahan hutan di Beutong Ateuh. Foto by Mongabay.

HABADAILY.COM – PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) yang beroperasi di Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang, Kabupaten Nagan Raya ternyata belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) maupun permohonan atas nama perusahaan tersebut pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Muhammad Nur mengatakan, diketahui PT EMM tidak terdapat IPPKH berdasarkan data dari Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.

“PT EMM tidak terdapat IPPKH maupun permohonan IPPKH atas nama PT. EMM di KLHK,” kata Muhammad Nur, Kamis (20/12/2018) di Banda Aceh.

Kata Muhammad Nur, perusahaan pertambangan perlu memiliki IPPKH. Ini merujuk pada Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004. Lalu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2015.

“Di sana diatur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan dilakukan melalui pemberian IPPKH oleh Menteri KLHK. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah,” jelasnya.

Muhammad Nur akui, PT EMM sebelumnya telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi melalui SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tertanggal 19 Desember 2017. Luas area yang diberi izin sebesar 10.000 hektar di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah untuk jangka waktu 20 tahun.

Masih berdasarkan data dari KLHK, sebutnya, areal IUP PT. EMM dengan peta kawasan hutan Provinsi Aceh skala 1:250.000 sesuai lampiran keputusan KLH Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015, arealnya berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 6.019 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.981 ha.

Dalam kontek kekhususan Aceh, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan, diatur penggunaan kawasan hutan. Pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, harus melalui izin pinjam kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh.

“Ini setelah mendapat rekomendasi dari dinas dan dilaporkan kepada DPRA,” tukasnya.

Menurut Muhammad Nur, seharusnya PT EMM tidak boleh beroperasi di Beutong, karena sudah ada larangan sebagaimana meruju qanun Aceh tentang kehutanan itu.

Ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Pada pasal 134 ayat (2) disebutkan kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih tegas, Pasal 50 ayat (3) huruf g Jo Pasal 38 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa melalui pemberian IPPKH diterbitkan oleh KLHK

“Ini juga dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Bila melanggar bisa dipidanakan 10 tahun dan dendan Rp 5 miliar seperti diatur dalam pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan,” ungkapnya.

Kasus PT EMM yang berada di Beutong Ateuh saat ini mendapat penolakan dari berbagai elemen, termasuk gugatan hukum oleh masyarakat dan WALHI Aceh.

“Sudah seharusnya Kepala BKPM RI mencabut dan membatalkan IUP Operasi Produksi PT. EMM. Begitu pula halnya Gubernur Aceh telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk merekomendasikan pencabutan izin tersebut,” jelasnya.

Selain itu, WALHI Aceh juga meminta Plt Gubernur Aceh untuk segera menindaklanjuti hasil paripurna DPRA. Dewan meminta Pemerintah Aceh untuk membentuk tim khusus yang melibatkan DPRA untuk melakukan upaya hukum terhadap izin usaha pertambangan operasi produksi milik PT EMM.

Muhammad Nur menyebutkan, sampai hari ini, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah atas nama Pemerintah Aceh belum melakukan upaya konkrit untuk menindaklanjuti mandat paripurnan dan regulasi kekhususan Aceh tersebut.[acl]

Komentar
Terbaru