DATA BMKG 05 April 2020

Solidaritas "Amicus Curiae" Mengalir untuk Saiful Mahdi

Solidaritas

Foto (Ist)

HABADAILY.COM – Dukungan dalam bentuk Amicus Curiae, atau lebih dikenal ‘Sahabat Pengadilan’ terus mengalir untuk dosen Unsyiah, Saiful Mahdi. Setelah akademisi dan lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet, Jumat (14/2/2020) menyusul Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers yang turut melayangkan rekomendasi serupa ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Untuk diketahui, Amicus Curiae merupakan rekomendasi dari pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, dan memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

Dalam keterangan resminya, Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menyebutkan, Amicus Curiae merupakan salah satu bentuk advokasi kebijakan terkait kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, yang secara yuridis diakui konstitusi Indonesia, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 hasil amandemen pada pasal 28E ayat (3) dan 28F.

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” demikian keterangan LBH Pers.

Pihaknya menambahkan, kebebasan berpendapat di muka umum diejawantahkan dalam rumusan pasal 23 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.”

Berkaitan dengan kasus yang menimpa Saiful Mahdi, Ade menuturkan, rekomendasi Amicus Curiae dipandang tepat sebagai upaya dukungan kebebasan berekspresi di lingkup akademik.

“Mengapa LBH Pers penting terlibat sebagai ‘sahabat pengadilan’ pada kasus ini? tidak lain karena unggahan Saiful Mahdi di Whatsapp group yang kemudian menjadikannya pesakitan merupakan bentuk penyampaian pendapat dan kritik,” ujar Ade.

LBH Pers juga menguraikan sikapnya terhadap kasus Saiful Mahdi. Postingan di grup WhatsApp (WA) yang menyeret dosen tersebut, sejatinya merupakan perwujudan bentuk hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat demi kepentinggan umum.

“Hak itu merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap orang. Sehingga tidak dapat dihambat oleh apapun, apalagi dianggap sebagai tindakan krminal,” ujar Ade.

Kemudian, dalam menyampaikan pendapatnya di grup WA ‘UnsyiahKITA’, LBH menilai Saiful memang memiliki kapasitas dan kedudukan. Bukan hanya karena seorang warga negara yang dijamin haknya oleh konstitusi, lebih dari pada itu, Saiful merupakan civitas akademika atau dosen yang memiliki hak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi di lingkungan Universitas Syiah Kuala, “termasuk informasi proses rekrutmen dosen CPNS yang dianggapnya janggal,” imbuhnya.

Menyoal Tafsir Pencemaran Nama Baik

Bicara tentang penerapan pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU ITE soal muatan pencemaran nama baik yang didakwakan jaksa terhadap Saiful, Ade Wahyudin menyebutnya sebagai kekeliruan. Alasan pertama, unsur di pasal tersebut punya kesamaan dengan pasal 310 KUHP, yakni unsur kesengajaan dan juga unsur menyerang kehormatan/nama baik. Hanya saja pasal KUHP tersebut mengharuskan tindakan itu dilakukan di muka umum. Sementara pasal UU ITE tidak demikian.

“Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga dakwaan jaksa penuntut umum dinilai cacat secara materiil, sebab tidak mengikutkan pasal dalam KUHP itu dalam dakwaannya,” terang Ade.

Pertanyaan penting lainnya, benarkah grup WhatsApp merupakan ruang terbuka di muka umum?

Menurut LBH Pers, penyampaian pendapat yang dilakukan Saiful bukan dilakukan di muka umum, namun terbatas hanya dapat dilihat anggota grup “UnsyiahKITA” yang berjumlah kurang lebih 100 orang.

“Sehingga penghinaan yang dituangkan melalui tulisannya masih belum jelas letak unsur menghinanya atau akibat mencemarkan nama baik seseorang,” kata dia.

Apalagi, lanjut Ade, unggahan Saiful di grup tersebut tidak sama sekali menyebut nama seseorang. Sehingga pernyataan itu tidak memiliki muatan penghinaan. LBH merujuk pada persidangan kasus serupadi PN Raba, Bima. Kala itu majelis hakim menimbang, apabila suatu pernyataan tidak ada penyebutan nama secara langsung, maka pernyataan tersebut tidak memiliki muatan penghinaan.

Dijelaskannya, unsur penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE maupun Pasal 310 dan 311 KUHP, yaitu pihak yang diserang adalah kehormatan seseorang, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum.

“Namun demikian, ada pengecualian bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan saat menyampaikan suatu informasi ke publik,” ujarnya.

Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untuk membela diri, dan ketiga untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu adalah memberikan informasi yang benar. “Berbeda kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu adalah perbuatan penistaan atau fitnah.”

LBH pers menutup penjelasannya, “Kritikan Saiful merupakan bentuk pembelaan demi kepentingan umum. Dimana seorang dosen merespon adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga dosen tetap di lingkup kampus tempatnya mengajar. Saiful menyampaikan informasi tersebut berdasarkan fakta hukum. Dia juga telah mengklarifikasi segala pendapatnya yang ada di WhatsApp Grup tersebut. Artinya jika informasi yang dikatakan oleh Saiful Mahdi adalah pendapat yang benar, maka seharusnya pihak terlapor yaitu Dekan Fakultas Teknik Unsyiah tidak mengadukannya ke Kepolisian.”

Komentar
Terbaru