DATA BMKG 05 April 2020

Sidang Saiful Mahdi, Ahli Kominfo RI: Kritik Tak Bisa Dijerat UU ITE

Sidang Saiful Mahdi, Ahli Kominfo RI: Kritik Tak Bisa Dijerat UU ITE

Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Saiful Mahdi di PN Banda Aceh, Selasa (18/2/2020). (Foto/Ist)

*Diskusi Bertema 'Kebebasan Akademik' di Fakultas Hukum Dibatalkan

HABADAILY.COM - Sidang kasus pencemaran nama baik yang menjerat dosen FMIPA Universitas Syiah Kuala, Dr. Saiful Mahdi, Selasa (18/2/2020) di Pengadilan Negeri Banda Aceh, kembali menghadirkan sejumlah saksi ahli dari pihak kuasa hukum terdakwa.

Ada tiga ahli yang dimintai keterangannya, yakni Totok Suhardijanto M.Hum (pakar linguistik dari Universitas Indonesia), Prof. Henri Subiakto (staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi RI), dan terakhir Dr. Ahmad Sofian (ahli pidana dari Binus University).

Totok Suhardijanto yang dihadirkan pertama menjelaskan analisisnya terkait teks pesan Saiful Mahdi di grup WhatsApp 'UnsyiahKITA', yang selama ini dijadikan bukti pencemaran nama baik oleh pelapornya, yang tak lain Dekan Fakultas Teknik Unsyiah, Taufik Saidi. Totok mengatakan, teks itu tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan.

"Dari segi linguistik, pesan Saiful Mahdi harus dipahami sebagai kritik, dan bukan pencemaran nama baik," simpulnya.

Setiap kalimat teks WhatsApp itu dirincikannya. Seperti 'kabar duka' dan 'matinya akal sehat' yang menurut Totok adalah frasa yang metaforis, “yang artinya digunakan tidak secara langsung atau disampaikan sebagai perantara sesuatu yang lain,” ujar Totok. Menurutnya, ucapan semacam itu lumrah digunakan dalam kritik di ranah politik atau pemerintahan, yang dapat dimaknai sebagai ekspresi kekecewaan.

Totok juga melihat bahwa frasa ‘Jajaran Pimpinan FT Unsyiah’ dalam pesan Saiful tidak ditujukan untuk satu orang, namun terhadap kolektif tanpa menyasar pribadi tertentu. Beberapa kalimat lainnya dituliskan dengan gaya retoris, atau dalam bentuk kalimat tanya.

Kalimat retoris merupakan jenis kalimat yang bertujuan mempertanyakan atau mempermasalahkan. “Pokok persoalan yang dipermasalahkan yang menjadi penting, sementara jawabannya sudah menjadi tidak penting lagi. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa pesan ini dimaksudkan sebagai kritik, dan bukan ditujukan untuk pencemaran nama baik.”

Karena itu, Totok berkesimpulan bahwa pesan Saiful Mahdi yang disebarkan via WA seharusnya dipahami sebagai kritik, belum dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum berupa pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 310 (1) KUHP. “Kritik, apalagi di dunia akademik, adalah hal yang wajar dan dilindungi Undang-undang,” tutupnya.

Hendri Subiakto: UU ITE Bukan Dipakai untuk Membungkam Kritik

Persidangan semakin menarik perhatian hadirin, ketika Prof. Henri Subiakto memberikan keterangannya di depan Majelis Hakim. Guru besar Universitas Airlangga yang juga Staf Ahli Menteri Kominfo RI sejak tahun 2007 itu, hadir sebagai saksi ahli dari kuasa hukum Terdakwa. Ia menjelaskan panjang lebar soal pengalamannya terlibat menyusun UU ITE, termasuk penerapan pasal Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, yang menurutnya, “kerap ditafsirkan secara miring untuk menjerat pendapat orang lain.”

Henri menjelaskan, untuk memahami pasal ini, tidak cukup hanya membaca apa yang tertuang di UU ITE semata, namun juga harus memahami konteks dan norma asli yang terkait. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’.

Selain menjelaskan satu persatu unsur dalam pasal tersebut, Henri menekankan bagian penting dari kalimat ‘memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik’. Untuk memaknainya, Henri mengatakan, penegak hukum harus mengacu pada ketentuan di KUHP, yakni delik pencemaran nama baik (Pasal 310) dan delik fitnah (Pasal 311). Ketentuan ini ditetapkan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5O/PUU/Vl/2008.

“Pada esensinya penghinaan atau pencemaran nama baik ialah ‘menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum,” tegasnya.

“Apa perbedaan antara mengkritik dengan menuduh?” sela kuasa hukum Terdakwa, Syahrul dalam sidang tersebut.

Henri lalu menjelaskan, menuduh berarti menunjuk dan mengatakan secara langsung, bahwa seseorang berbuat buruk (jahat), atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Korban tuduhan, ujar dia, adalah pribadi kodrati, bukan pribadi hukum dan bukan pula orang banyak.

“Objeknya harus tunggal/seseorang. Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan untuk melindungi HAM, dan hanya manusia yang dapat merasa dirinya dihina atau nama baiknya dicemarkan. Oleh karena itu, penghinaan yang ditujukan ke satu instansi atau lembaga (rechtpersoon), misalnya universitas, fakultas, jajaran pimpinan yang jumlahnya banyak atau lebih dari satu, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal UU ITE,” urainya.

“Berbeda dengan beropini, yang merupakan ide, pikiran terkait kegelisahan tentang suatu hal, ia merupakan pandangan atau evaluasi pribadi seseorang untuk menjelaskan suatu peristiwa atau hal tertentu, baik yang belum terjadi maupun yang telah terjadi,” tambahnya lagi.

Kembali pada teks pesan Saiful Mahdi yang menyebut ‘jajaran pimpinan’. Ketika itu tidak ditujukan spesifik serta tanpa ada identitas yang jelas, kata Henri, maka korban yang dituju juga menjadi tidak jelas.

“Sehingga siapa korban secara personal yang berhak mengadukan ini juga harus jelas. Kriteria kejelasan identitas korban ini mutlak harus terang benderang, diketahui umum, bukan berdasarkan perasaan subyektif orang per orang semata, atau hanya karena merasa tersinggung saja,” ujarnya.

Henri menerangkan, seburuk apapun sebuah pendapat tidak bisa diadili, apalagi dihukum secara pidana. Karena pendapat dilindungi oleh UUD 1945, maka aturan di bawahnya (seperti halnya UU ITE) tidak boleh mengabaikan amanat konstitusi tersebut.

“UU ITE tidak boleh ditafsir bertentangan dengan konstitusi. Kebebasan berpendapat harus dilindungi oleh hukum, walau pendapat itu menyakitkan ataupun buruk sekalipun,” kata dia.

Yang ia khawatirkan, aturan itu diterapkan secara tidak tepat sehingga menjadi Dracoman Code, istilah untuk UU yang menakutkan bagi masyarakat.

“Jangan sampai penerapan yang salah terhadap pasal pasal UU ITE menurunkan derajat atau level Indonesia sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu memahami UU ITE secara benar adalah suatu bagian dari menjunjung tinggi demokrasi,” pungkasnya.

Di Balik Pembatalan Diskusi di Unsyiah

Kedatangan Henri Subiakto dkk sebelumnya juga dijadwalkan untuk mengisi diskusi publik di Unsyiah. Namun kegiatan yang rencananya berlangsung di Fakultas Hukum itu tiba-tiba batal.

Henri di akun media sosialnya sempat mengaku kecewa pada pembatalan itu (yang bersangkutan bersedia cuplikan postingan itu diberitakan). Menurutnya, ini berbanding terbalik dengan situasi di persidangan.

“Karena kasusnya adalah antara seorang dosen dengan pimpinan Fakultas dan Universitas, banyak akademisi yang menghindar terlibat, takut menghadapi persoalan dengan para pejabat kampus. Sehingga sedianya ada Diskusi Ilmiah yang awalnya mengundang kami, tiba tiba dibatalkan karena pihak kampus tidak mengijinkan,” ketusnya.

Kata dia, hal serupa juga terjadi ketika rekannya dari FH Unair, Dr. Herlambang hadir sebagai ahli di persidangan. Sepekan sebelumnya, Herlambang telah dijadwalkan mengisi diskusi di Unsyiah namun batal kemudian.

Belakangan, Henri menerima kabar bahwa dalih dari pembatalan itu untuk menjaga netralitas kampus. Namun, alasan itu menurutnya aneh. “Kok masih ada orang berpikir seperti jaman Orde Baru. Maka mahasiswapun kecewa, dengan keputusan pimpinan kampus negeri ini. Power tends to corrupt, but absolut power corrupt absolutly, ternyata berlaku juga di kampus,” lanjut dia.

Staf Ahli Kemkominfo RI itu juga mengkritik sepinya pemberitaan media massa tentang kasus ini. Kriminalisasi menggunakan UU ITE, kata Henri, sudah menjerat banyak pihak, dari akademisi, aktivis bahkan jurnalis. Karenanya perlu gerak bersama untuk mengembalikan pemahaman soal tujuan regulasi tersebut.

“Kalau sampai ada seorang dosen harus dipidana hanya karena mengkritik di WA group tentang kebijakan pimpinan Universitas dan Fakultas, maka kasusnya bisa mempengaruhi penilaian pelaksanaan demokrasi di negeri ini. Indeks demokrasi kita merosot lantaran kasus-kasus penerapan UU ITE secara serampangan di beberapa daerah,” terang Henri.

“Media memang sering berita-beritanya mencerminkan kepentingan mereka yang banyak memasang iklan atau membiayai mereka. Content of the media always reflect the interest those who finance them. Saya dilapori LBH Aceh banyak wartawan yang tidak berani memberitakan kasus ini secara fair karena kedekatannya dengan para pejabat yang dikritik,” bebernya.

Wadek FH Unsyiah: Kita Ingin Netral

Dalam klarifikasinya terkait pembatalan diskusi, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Unsyiah, Dr. Azhari Yahya kepada Habadaily, Rabu (19/2/2020) mengatakan, sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa pemateri yang akan dihadirkan pada diskusi tersebut merupakan ahli di persidangan Saiful Mahdi.

Timing-nya belum tepat, dan ini bukan dari kita yang mengundang, jadi jangan salah, kita hanya diminta kesediaan tempat,” kata Azhari.

Ia mengiyakan bahwa pembatalan itu demi menjaga netralitas. Azhari mengaku tak ada masalah dengan keinginan mahasiswa untuk berdiskusi, tapi mengingat pemateri yang juga saksi ahli dalam persidangan Saiful, maka menurutnya lebih baik ditunda dulu.

“Ini kan sidang antara sesama dosen di Unsyiah, jadi Fakultas Hukum netral dulu. Jika ingin adakan, silakan di tempat lain. Kita menunggu keputusan dari pengadilan dulu. Setelah itu tak masalah jika adakan diskusi,” jelas dia.

Pihaknya memastikan tetap mengedepankan kebebasan akademik. “Kita sama sekali tidak alergi dengan kebebasan berpendapat, tapi ini hanya waktunya saja yang tidak tepat,” tandasnya. []

 

 

Komentar
Terbaru