DATA BMKG 23 September 2021

Walhi Aceh Hadapi Dua Pihak Tergugat di Kasus PT EMM

Walhi Aceh Hadapi Dua Pihak Tergugat di Kasus PT EMM

Ilustrasi tambang emas di Muratara/ANTARA /Nova Wahyudi

HABADAILY.COM - Pengadilan TUN Jakarta kembali menggelar sidang Gugatan Walhi melawan Kepala BKPM. Sidang hari ini dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Judianto Simajuntak dan Kuasa BKPM. Turut hadir Kuasa Hukum PT. Emas Mineral Murni (EMM).

"Sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum beragendakan Pembacaan Gugatan Penggugat dan Menerima Jawaban dari Pihak Tergugat, dimana turut pula diagendakan Keputusan terkait masuknya PT. Emas Mineral Murni sebagai Tergugat Intervensi," kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh, M Nur, Rabu (14/11/2018).

Dalam proses persidangan, kata dia, Hakim menerima permohonan PT. EMM yang masuk sebagai Tergugat Intervensi. Artinya ada dua pihak Tergugat yang akan dihadapi Walhi di PTUN Jakarta, yaitu Kepala BKPM sebagai Tergugat dan PT. EMM sebagai Tergugat Intervensi.

"Sidang yang diagendakan menerima jawaban Tergugat masih akan ditunda minggu depan, Rabu, 21 Novemver 2018 dikarenakan Tergugat/BKPM belum menyelesaikan jawabanannya. Sidang ditunda sampai dengan Rabu, 21 November 2018 pukul 10.00 WIB," pungkas M Nur.

Muhammad Nur sebelumnya kepada beberapa media menyebutkan usaha pertambangan PT EMM terletak di lahan seluas 10 hektar are. Perusahaan ini menambang emas yang berasal dari tiga kecamatan di Aceh, yang berada di dua kabupaten yakni kecamatan Beutong Ateuh Benggalang Nagan Raya dan Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Cilala di Aceh Tengah.

Total lahan yang dipergunakan seluas 10 ribu Ha tersebut terdiri atas APL sekitar 3.620 Ha, dan hutan lindung dan KEL seluas 6.380 Ha.

Walhi Aceh mempertanyakan luas area izin pertambangan emas yang mencapai 10 ribu Ha, sementara izin yang diberikan hanya 3.000 Ha. Walhi Aceh juga mempertanyakan alasan BKPM menerbitkan SK untuk PT EMM.

Walhi Aceh menduga PT EMM ini melanggar beberapa prosedur dalam mendapatkan izin usaha tambang emas ini, diantaranya terdapat pelanggaran izin AMDAL. Pasalnya, kata M Nur, berdasarkan surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, dokumen AMDAL PT EMM yang berada di Nagan Raya dan Aceh Tengah tidak ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

"Dokumen AMDAL tidak ditemukan di Dinas LHK," kata M Nur seperti dilansir antaranews.com, 15 Oktober 2018 lalu.[boy/ril]

Komentar
Baca Juga
Terbaru