DATA BMKG 23 September 2021

Walhi Pertanyakan Sikap Plt Gubernur Aceh Terkait PT EMM

Walhi Pertanyakan Sikap Plt Gubernur Aceh Terkait PT EMM

Ilustrasi tambang emas/detik.com

HABADAILY.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mempertanyakan sikap Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh terkait persoalan PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah. WALHI Aceh menilai sejauh ini Plt Gubernur Aceh belum memberikan sikap apapun di tengah gejolak penolakan tambang PT. EMM yang disuarakan berbagai elemen masyarakat di Aceh. 

Sebelumnya, pada 28 Maret 2013, masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya telah menyurati Gubernur Aceh terkait sikap masyarakat menolak kehadiran PT. EMM. Surat masyarakat tersebut tidak mendapat respon dari Gubernur Aceh. Hingga akhirnya, Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk PT. EMM melalui SK Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tertanggal 19 Desember 2017.

Kemudian, kata M Nur, Bupati Nagan Raya pada 2 Oktober 2018 mengirimkan surat nomor 180/54/2018 kepada Gubernur Aceh perihal mohon penyelesaian permasalahan PT. EMM. Pada tanggal yang sama, WALHI Aceh melalui surat nomor 119/DE/WALHI Aceh/XI/2018 juga menyurati Plt. Gubernur Aceh perihal rekomendasi pencabutan izin PT. EMM. 

"Sejauh ini juga kedua surat tersebut belum mendapatkan respon dari Plt. Gubernur Aceh," kata M Nur, Minggu (25/11/2018).

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 6 November 2018 telah melaksanakan rapat paripurna khusus terkait permasalahan PT. EMM. Dalam paripurna tersebut ada beberapa keputusan yang diambil pihak DPR Aceh. 

Pertama, izin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan BKPM RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017 bertentangan dengan kewenangan Aceh. Hal ini, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

Selanjutnya, DPR Aceh merekomendasikan kepada Kepala BPKM RI untuk mencabut/membatalkan izin PT. EMM untuk eksploitasi emas di Kecamatan Beutong dan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, serta Kecamatan Celala dan Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. 

Pihak DPR Aceh juga meminta Pemerintah Aceh untuk membentuk tim khusus yang melibatkan pihak legislatif. Tim tersebut dibentuk untuk melakukan upaya hukum terhadap izin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan BKPM RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tertanggal 19 Desember 2017.

"Atas hasil paripurna itu, sampai hari ini Plt. Gubernur juga belum melakukan langkah konkrit untuk menindaklanjuti keputusan DPRA tersebut. Selain itu, Plt. Gubernur Aceh juga belum merespon tuntutan massa mahasiswa, OKP/Ormas, anggota DPRK, anggota DPD RI, dan tuntutan berbagai komponen masyarakat yang disampaikan dalam berbagai aksi di Aceh," ungkap M Nur.

Atas hal inilah, kata M Nur, WALHI Aceh mempertanyakan sikap dan keseriusan Pemerintah Aceh terkait permasalahan penolakan tambang PT. EMM. Menurut WALHI, persoalan PT. EMM tidak hanya terkait kepentingan lingkungan hidup, sosial budaya, dan HAM, akan tetapi ada substansi lain, "yaitu masalah kewenangan Aceh dalam sektor pengelolaan sumber daya alam yang “dirampas” oleh pemerintah pusat."

"Ketidakjelasan sikap Plt. Gubernur Aceh terkait permasalahan PT. EMM semakin membuat masyarakat krisis kepercayaan kepada Pemerintah Aceh, dan terkesan Plt. Gubernur Aceh lebih mementingkan dan melindungi kepentingan investasi dibandingkan memihak kepada tuntutan masyarakat Aceh. Plt Gubernur Aceh belum memiliki sikap tegas dalam mempertahankan kewenangan Aceh dalam sektor pengelolaan sumber daya alam," kata M Nur lagi.

M Nur juga meminta DPRA untuk mempertanyakan sikap Plt. Gubernur Aceh atas belum ditindaklanjutinya hasil paripurna terkait permasalahan PT. EMM beberapa waktu lalu. Menurut M Nur hal ini penting agar masyarakat, mahasiswa, OKP/Ormas, dan semua elemen di Aceh yang selama ini ikut menyuarakan sikap penolakan tambang PT. EMM mendapatkan kejelasan dan sikap konkrit dari Plt. Gubernur Aceh dalam merespon tuntutan mereka. 

"Jikapun dalam batasan waktu tertentu, Plt. Gubernur Aceh masih pada sikap diam dan tidak melakukan upaya-upaya konkrit, maka sudah sepatutnya DPRA melakukan Impeachment kepada Plt. Gubernur Aceh," pungkas M Nur.[boy/ril]

Komentar
Baca Juga
Terbaru