DATA BMKG 16 Desember 2019

Realisasi APBA dan 'Jurus' Hati-hati Satuan Kerja

Realisasi APBA dan 'Jurus' Hati-hati Satuan Kerja

Ilustrasi

DANA Aceh lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk tahun 2018 jumlahnya tak tanggung-tanggung. Angkanya mencapai Rp 15 triliun lebih. Anggaran sebesar itu jika dikelola dengan baik tentu akan sangat berfaedah bagi masyarakat Aceh, terutama anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil. 

Namun, uang dengan jumlah besar ternyata tak bisa menjadi patokan untuk dapat mensejahterakan rakyat suatu daerah. Begitulah yang terjadi pada anggaran Aceh tahun 2018 ini. Ketika sisa waktu tinggal menghitung hari, masih banyak anggaran yang mestinya untuk kemaslahatan rakyat terancam mati.

Sebagaimana data dirilis Unit Kerja Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA awal pekan Desember, tepatnya pada 7 Desember 2018, realisasi keuangan APBA baru mencapai 64 persen. Bahkan, ada 17 SKPA dengan persentase realisasi keuangan di bawah 60 persen dan realisasi fisik pada 17 SKPA juga masih di bawah target, yakni baru 75 persen.

Progres ini tentu tak hanya menjadi sebuah momok bagi pembangunan Aceh, tetapi juga bagi mereka yang menempati posisi tertinggi di satuan kerja. Betapa tidak, realisasi keuangan dan fisik akan menjadi tolak ukur kinerja pejabatnya. Realisasi bagus tentu akan menambah nilai plus, sebaliknya realisasi di bawah target akan menjadi rapor merah bagi pejabat di  SKPA bersangkutan.

Dengan demikian, mengejar realisasi keuangan sesuai target dapat disebut merupakan dambaan setiap pejabat di SKPA. Di sisi lain, sedikit lengah dalam pengelolaan anggaran akan berakibat fatal bagi para pejabat itu sendiri.

Apalagi 2018 merupakan tahun yang agak sedikit "rawan" di Aceh. Selain anggaran daerahnya lahir tanpa pengesahan dewan atau melalui peraturan gubernur, beberapa bulan pasca berjalannya anggaran Gubernur Irwandi Yusuf juga ditangkap KPK atas dugaan suap ijon fee Dana Otonomi Khusus (DOK) Aceh 2018.

Kondisi ini tentu membuat bulu kuduk para pejabat SKPA sedikit merinding. Agar tak ikut terjerumus dalam lembah anggaran salah sasar, mau tak mau harus  mengedepankan "jurus" hati-hati. 

Sayangnya, ketika jurus ini menjadi andalan di tingkat pejabat dalam mengelola anggaran publik, maka korbannya adalah rakyat. Lalu harus bagaimana yang mestinya dijalankan?

MaTA sebagai sebuah badan pekerja anti korupsi di Aceh menyebut, keterlambatan pengesahan APBA yang lahir lewat Pergub dan penangkapan Gubernur Irwandi Yusuf oleh KPK, tak bisa menjadi alasan bagi SKPA untuk tidak merealisasikan anggaran publik sesuai target perencaan sebelumnya.

Setiap projek yang dikerjakan tahun itu, bukankah sudah direncanakan jauh sebelum pengesahan anggaran? Setiap perencanaan tentu sudah dikaji dan ditelaah dengan cermat, jelas dan terperinci. Lalu, apa yang harus ditakutkan setiap SKPA?

Oleh karena itu, bagi MaTA, perencanaan setiap SKPA-lah yang patut diduga tak matang atas kecil dan lambannya realisasi anggaran Aceh setiap tahunnya. Namun, SKPA kerap menutupi kelemahan mereka dalam perencaan dengan mejadikan persoalan lain sebagai "biang" keladi. 

Pun begitu, apabila merujuk data dirilis P2K awal pekan  Desember di atas terutama bagi SKPA yang presentase realisasi keuanganya masih di bawah 64 persen, akan sangat sulit mengejar target 90-100 persen, begitu juga pada SKPA yang realisasi fisiknya di bawah 75-50 persen. 

Lagi -lagi MaTA menyebut, apabila ada SKPA yang pada posisi 7 Desember 2018 realisasi keuangannya di bawah 60 persen, lalu pada akhir anggaran nanti melaporkan 90-100 persen, laporan keuangan SKPA bersangkutan dapat saja dicurigai ada kecurangan.

Persolan anggaran daerah memang sedikit "memilukan" pejabatnya. Terlalu maju kena, terlalu mundur salah. Maka, jalan keluarnya adalah buatlah perencaan yang baik sebelum mengerjakan sesuatu dan buat laporan dengan baik agar tak tersandung batu.[]

Komentar
Baca Juga
Terbaru