DATA BMKG 24 September 2020

Tuai Kritik, Tur Moge Hari Damai Aceh Dibatalkan

Tuai Kritik, Tur Moge Hari Damai Aceh Dibatalkan

Ilustrasi Foto/CNN Indonesia

HABADAILY.COM - Rencana Pemerintah Aceh untuk menggelar tur motor gede (moge) di peringatan Hari Damai Aceh ke-15 menuai kritik dari banyak pihak. Belakangan, kegiatan yang bakal menelan biaya sebesar Rp267 juta tersebut, akhirnya resmi dibatalkan.

Diketahui sebelumnya, di media sosial beredar postingan surat dari Sekda Aceh bertanggal 7 Agustus 2020. Isinya, meminta 10 bupati/walikota di Aceh agar berkenan memfasilitasi pengamanan sepanjang rute perjalanan touring pihak Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI) yang akan menggelar Tour Hari Damai Aceh ke-15, yang digelar mulai 12-14 Agustus 2020.

Pemerintah Aceh di laman resminya, Kamis (13/8/2020) mengungkapkan sejumlah hal. Pertama, terkait pemberitaan kegiatan tur yang beredar di media massa yang memampang surat Sekda tersebut. Pihaknya mengklarifikasi bahwa surat itu terbit berdasarkan surat permintaan dari Ketua Badan Reintergrasi Aceh (BRA) nomor 028/290/2020 tanggal 5 Juni 2020.

“Surat itu sendiri perihal permintaan pemberitahuan kepada bupati/walikota, yang ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh dan surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua BRA, H. Fakhrurrazi Yusuf, SE, M.Si,” terang Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto.

Namun, usai menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat, Sekretariat BRA selaku penanggung jawab administrasi keuangan  memutuskan untuk membatalkannya. Hal ini sudah ditegaskan sendiri oleh Syukri M.Yusuf selaku Kepala Sekretariat BRA. Bahkan, lanjutnya lagi, sampai saat ini belum ada anggaran yang dicairkan untuk kegiatan touring itu.

“Peringatan Damai Aceh pada tahun ini kita isi dengan berbagai agenda, termasuk salah satunya yaitu acara  touring. Namun demikian, dengan adanya berbagai masukan yang datang dari masyarakat, kami memutuskan untuk membatalkan,” kata Syukri.

Lebih lanjut, acara touring tersebut tetap akan berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditentukan pada Kamis (13/8). Namun agenda tersebut tidak lagi terkait dengan BRA dan tidak masuk lagi dalam rangkaian peringatan Hari Damai Aceh.

Syukri juga membantah sejumlah pemberitaan yang menyatakan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk agenda touring bernilai Rp305 Juta. Ia mengatakan, berdasarkan DPA Sekretariat BRA, anggaran yang dialokasikan sebenarnya berjumlah Rp 267.813.796, guna menyemarakkan peringatan Hari Damai Tahun 2020.

“Total anggaran yang kita alokasikan untuk peringatan hari Damai Aceh ke 15 ini berjumlah Rp1,5 miliar. Dana tersebut kita gunakan untuk sejumlah rangkaian kegiatan, nantinya agenda puncak akan kita gelar di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh pada tanggal 15 Agustus,” ujar Syukri.

Dikritik Masyarakat Sipil

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menilai, penggunaan dana refocusing Badan reintegrasi Aceh (BRA) untuk tur moge menunjukkan bahwa pemerintah sangat tidak sensitif terhadap kondisi korban konflik Aceh. 

“Tur yang tidak ada manfaatnya. Mestinya perdamaian Aceh menjadi refleksi kita bersama bahwa masih banyak persoalan yang belum tertangani paska konflik silam,” kata Divisi Kampanye dan Advokasi KontraS Aceh, Azharul Husna, Rabu (12/8/2020).

Kritik lainnya disampaikan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). Koordinator MaTA, Alfian dalam rilisnya juga menolak tegas rencana tur tersebut. Menurutnya, kegiatan itu adalah bukti dari kebijakan yang gagal paham. Jika BRA menyebut tur itu untuk mempromosikan investasi di Aceh, hal ini justru aneh.

"Sama sekali tidak waras ketika Pemerintah Aceh melakukan program yang tidak berkeadilan terhadap korban konflik. BRA yang dibentuk dengan Qanun No 6 Tahun 2015 tidak memiliki mandat sama sekali untuk bicara investasi Aceh sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BRA,” kata Alfian.

Ia pun mendesak agar program itu dihentikan segera. Pemerintah Aceh, sebut Alfian, lebih baik memprogramkan pertemuan dengan korban konflik, dan mengevaluasi sejauh mana pemenuhan hak-hak korban.

"Juga pemulihan ekonomi korban konflik dan memastikan hak pendidikan terhadap anak korban konflik dan ini seharusnya lebih ideal,” ujar dia. []

Komentar
Baca Juga
Terbaru