DATA BMKG 28 Oktober 2020

Fahlevi Kirani: Tidak Ada Dana JKA Dalam Refocusing

Fahlevi Kirani: Tidak Ada Dana JKA Dalam Refocusing

Ketua Komisi V DPR Aceh, Muhammad Fahlepi Kirani

HABADAILY.COM | Ketua Komisi V DPR Aceh, Muhammad Fahlevi Kirani menyikapi Peraturan Gubernur (Pergub) yang dikeluarkan oleh Plt Gubernur Aceh. Aturan yang dimaksud yakni Pergub No. 38 tentang perubahan atas Pergub No. 80 tahun 2019 tentang Penjabaran APBA 2020. Aturan ini diterbitkan pada 15 Juni 2020 oleh Plt Gubernur Aceh.

Pergub 38 ini diketahui untuk menyikapi perintah refocusing APBA dalam rangka penanganan Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. 

"Dalam Pergub tersebut bukan hanya terjadi pergeseran (refocusing) anggaran, namun juga terjadi perubahan postur belanja APBA. Dari sebelumnya 17,2 trilyun berubah menjadi 15,7 trilyun," kata Ketua Komisi V DPRA ini, Rabu (30/09/2020) di Banda Aceh.

Yang disoroti Fahlevi, dalam Pergub 38 ini tidak tersedia anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

"Berdasarkan Pergub 38 kita menemukan fakta bahwa kegiatan refocusing APBA yang dilakukan sepihak oleh eksekutif sama sekali tidak mengalokasikan Dana JKA untuk kebutuhan bulan Juni hingga Desember 202," katanya.

Fahlevi juga menyebutkan, Pemerintah Aceh sebelumnya hanya mengalokasikan Dana JKA senilai 478 milyar dalam APBA 2020. Padahal kebutuhannya mencapai 1 triliun. Anggaran sebesar itu hanya mampu meng-cover kebutuhan JKA hingga bulan Mei 2020. 

"Sudah sejak awal tahun kami mengingatkan Pemerintah Aceh untuk mencari solusi bagi menyediakan Dana JKA hingga akhir tahun. Agar tidak terjadi kekosongan pelayanan kesehatan bagi 2,1 juta rakyat Aceh pengguna JKA. Waktu itu Pemerintah Aceh menyebutkan akan menyediakannya dalam APBA Perubahan," akunya.

"Namun kenyataannya apa yang terjadi sekarang? Pemerintah Aceh hingga kini belum mengajukan dokumen Perubahan APBA. Baik KUA - PPAS Perubahan maupun RAPBA Perubahan," tambahnya.

Selain itu menurut Fahlevi, kemarin Plt Gubernur sendiri yang mengatakan dalam sidang paripurna DPRA bahwa diperlukan Perubahan APBA. Tapi itu belum dibuat, sah saja  jika Plt tidak mau buat APBA-P. Asal program prioritas untuk rakyat tetap diakomodir dalam Pergub Perubahan Penjabaran APBA atau refocusing. 

"Faktanya Pemerintah Aceh tidak mengalokasikan sepeserpun anggaran untuk JKA. Padahal Plt Gubernur Aceh telah menyampaikan komitmennya untuk menyediakan Dana JKA hingga bulan Desember saat penandatangan Addendum perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS akhir Mei lalu," jelasnya.

Sebagai Ketua Komisi V DPRA, Muhammad Fahlevi mengingatkan Plt Gubernur untuk segera bertanggung jawab menyediakan anggaran JKA tersebut. 

"Apapun caranya, pokoknya Dana JKA harus tersedia. Tidak boleh tidak. Apalagi Plt Gubernur tidak mau membahas Perubahan APBA bersama DPRA. Maka ia harus mengambil tanggung jawab ini sendirian. Apalagi JKA Plus merupakan janji kampanye Irwandi-Nova kepada rakyat Aceh," tutup Fahlevi. []

Komentar
Terbaru